UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1964

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lbih menjamin ketentraman dan kepastian bekerja bagi kaum buruh yang disamping tani harus menjamin kekuatan pokok dalam revolusi dan harus menjadi soko guru masyarakat adil dan makmur, seperti yang tersebut dalam manifesto politik, beserta perinciannya, perlu segera dikeluarkan Undang-undang tentang Pemutusan Hubungan kerja di Perusahaan Swasta

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat 1, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar;

2. undang-undang No. 10 Prp Tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 Tahun 1964;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

I. Mencabut ; "Regeling Ontslagrecht voor bepaalde niet Europese Arbeiders" (Staatblad 1941 No. 396) dan peraturan-peraturan lain mengenai pemutusan hubungan kerja seperti tersebut di dalam undang-undang Hukum Perdata pasal 1601 sampai dengan 1603 Oud dan pasal 1601 sampai dengan 1603, yang berlawanan dengan ketentuan tersebut di dalam Undang-undang ini.

II. Menetapkan : Undang-undang tentang pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

UNDANG-UNDANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA