Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Presiden Republik Indonesia
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Dasar-dasar Pembiayaan Pemerintah Daerah
Bab III Sumber-sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi Bagian Pertama - Sumber-sumber Penerimaan Daerah
Bab III Bagian Kedua - Sumber Pendapatan Asli Daerah
Bab III Bagian Ketiga - Dana Perimbangan
Bab III Bagian Keempat - Pinjaman Daerah
Bab III Bagian Kelima - Dana Darurat
Bab IV Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi
Bab V Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Bab VI Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Bagian Pertama - Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Desentralisasi
Bab VI Bagian Kedua - Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Bab VI Bagian Ketiga - Pemeriksaan Keuangan Daerah
Bab VII Sistem Informasi Keuangan Daerah
Bab VIII Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup

Penjelasan

UMUM
Pasal Demi Pasal
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4, Pasal 5
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasaal 9, Pasal 10
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25, Pasal 26
Pasal 27, Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30, Pasal 31
Pasal 32, Pasal 33