Undang-undang - Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah - Bab VI - Bagian Kedua Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Desentralisasi - Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Index of all articles, click here

UNDANG-UNDANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
BAB VI
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 24

(1) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai:

a. pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22;

b. kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan dalam pelaksanaan Desentralisasi.

(2) DPRD dalam sidang pleno terbuka menerima atau menolak dengan meminta untuk menyempurnakan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah merupakan Dokumen Daerah.

Index of all articles, click here

This page: http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu_perimb_keuangan/uu_perimb_keuangan_babVI(2).htm
Created: September 1, 1995 - Last updated: February 22, 2011

UNDANG-UNDANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH BAB VI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI

UNDANG-UNDANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
BAB VI
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI