Pasal 30

(1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan Daerah sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan undang-undang ini masih tetap berlaku.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini diberlakukan.

Pasal 31

(1) Dalam APBN dapat dialokasikan dana untuk langsung membiayai urusan Desentralisasi selain dari sumber penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

(2) Ketentuan pada ayat (1) hanya berlaku paling lama hanya 2 (dua) tahun anggaran sejak diundangkan undang-undang ini.

(3) Pembiayaan langsung dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan Pasal 19 ayat (1).

(4) setiap tahun anggaran, menteri-menteri teknis terkait menyusun laporan semua proyek dan kegiatan yang diperinci menurut :

a. sektor dan sub subsektor untuk belanja pembangunan;

b. unit organisasi Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen untuk pengeluaran rutin;

c. proyek dan kegiatan yang pelaksanaannya dikelola oleh Pemerintah Pusat, serta proyek dan kegiatan yang pelaksanaannya dikelola pleh Daerah untuk semua belanja.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPR.

UNDANG-UNDANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH