Bagian Ketiga
Dana Perimbangan

Pasal 6

(1) Dana Perimbangan terdiri dari :

a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;

b. Dana Alokasi Umum;

c. Dana Alokasi Khusus.

(2) Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah.

(3) Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80 % (delapan puluh persen) untuk Daerah.

(4) 10% (sepuluh persen) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 20% (dua puluh persen) penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi bagian dari penerimaan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota .

(5) Penerimaan Negara dan sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikatan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

(6) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan sebagai berikut :

a. Penerimaan Negara dan pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan imbangan 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat dan 15% (lama belas persen) untuk Daerah.

b. Penerimaan Negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 30% (tiga puluh persen) untuk Daerah.

Pasal 7

(1) Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN.

(2) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi sebagaimana ditetapkan pada ayat (1).

(3) Dalam hal terjadi perubahan kewenangan diantara daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan pada perubahan tersebut.

(4) Danan Alokasi Umum untuk suatu daerah Provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh Daerah Provinsi yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi Daerah Provinsi yang bersangkutan.

(5) Porsi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot semua daerah Provinsi di seluruh daerah Indonesia.

(6) Danan Alokasi Umum untuk suatu Daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh Daerah Kabupaten Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(7) Porsi Daerah Kabupaten/KOta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan proporsi bobot semua Daerah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

(8) Bobot Daerah ditetapkan berdasarkan :

a. kebutuhan wilayah Otonomi Daerah;

b. potensi ekonomi Daerah.

(9) Perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dilakukan oleh Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pasal 8

(1) Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

(2) Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau

b.kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional

(3) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang berasal dari dana reboisasi.

(4) Dana reboisasi dibagi dengan imbangan:

a. 40% (empat puluh persen) dibagi kepada daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus.

b. 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Pusat.

(5) Kecuali dalam rangka reboisasi, Daerah yang mendapat pembiayaan Kebutuhan Khusu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan dana pendamping dari APBD sesuai dengan kemampuan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

Besarnya jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghitungan dan penyaluran atas bagian daerah dari Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), serta Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UNDANG-UNDANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH