Pasal 1

Dalam Undang-undang ini Yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara Yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang berlaku.

2. Penyelenggara Negara Yang bersih adalah Penyelenggara Negara Yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

3.Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

4. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain Yang merugikan orang lain, masyarakat, clan atau negara.

5. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum Yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

6. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas Yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara Yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

7. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen Yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME