Pasal 16

Pemerintah dan/atau masyarakat meneyelenggarkan upaya :

1. rehabilitasi;

2. bantuan sosial;

3. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 17

Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 18

(1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial.

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pasal 20

(1) Bantuan sosial sebaagimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada :

a. penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum bekerja;

b. penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan, dan belum bekerja.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, jumlah, tata cara, dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 21

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Pasal 22

(1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya bergantung pada bantuan orang lain.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, tata cara, dan syarat-syarat pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

UNDANG-UNDANG PENYANDANG CACAT