Pasal
43
(1)
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya
Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad
hoc.
(2)
Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk
atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan
peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
(3)
Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada
di lingkungan Peradilan Umum.
Pasal
44
Pemeriksaan
di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-undang ini.
Back to Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Menusia Main Page
UNDANG-UNDANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
|
