Pasal 2

(1) Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan.

(2) Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang:

a. digunakan semata-mata untuk melayanl kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebuda yaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejems dengan itu; c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasal oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

(2) Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Batas nilal jual Bangunan Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap satuan bangunan.

(4) Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak sebagaimana dirnaksud dalam ayat (3) akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

UNDANG-UNDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN