Pasal 43

1) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Keanggotan Komisi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur-unsur Pemerintah dan masyarakat.

4) Ketentuan tentang pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI