Pasal 4

(1) Arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Undang-undang ini adalah dalam wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dari Pemerintah.

(2) Pemerintah berkewajiban untuk mengamankan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b Undang-undang ini sebagai bukti pertanggungjawaban nasional, yang penguasaannya dilakukan berdasarkan perundingan atau ganti rugi dengan pihak yang menguasai sebelumnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan penguasan termaksud dalam pasal 4 Undang-undang ini Pemerintah berusaha menertibkan:

a. penyelenggaraan arsip-arsip dinamis;

b. pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan serta penggunaan arsip statis.

Pasal 6

Pemerintah mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional dengan menggiatkan usaha-usaha:

a. penyelenggaraan kearsipan yang membimbing kearah kesempurnaan;

b. pendidikan kader ahli kearsipan;

c. penerangan/kontrole/pengawasan;

d. perlengkapan-perlengkapan teknis-kearsipan; dan

e. penyelidikan-penyelidikan ilmiah dibidang kearsipan pada umumnya .

Pasal 7

(1) Pemerintah mengadakan, mengatur dan mengawasi pendidikan tenaga ahli kearsipan.

(2) Pemerintah mengatur kedudukan hukum dan kewenangan tenaga ahli kearsipan.

(3) Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan tenaga ahli Kearsipan sesuai dengan fungsi serta tugas dalam lingkungannya.

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEARSIPAN