PENJELASAN UMUM

Untuk kepentingan pertanggungjawaban nasional kepada generasi yang akan datang, perlu diselamatkan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan Iengkap mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia pada umumnya dan penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada khususnya, baIk mengenal masalah lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang.

Penyelamatan bahan-bahan bukti tersebut merupakan masalah yang termasuk bidang Kearsipan daLam arti yang seluas-luasnya.

Sebelum ditetapkannya Undang-undang ini, masalah kearsipan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Prps. Tahun 1961 yang untuk mencapai maksud-maksud tersebut di atas, Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan administrasi yang sudah maju.

Berhubung dengan itu, atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 serta surat Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara No. A.9/1/24/MPRS/1967, masalah kearsipan itu perlu diatur kembali dalam Undang-undang ini yang sekaligus merupakan penyempurnaan dari materi Undang-undang Nomor 19 Prps. Tahun 1961.

Adapun penyelenggaraan daripada pelaksanaan ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang ini ditentukan dan diatur dalam Peraturan-peraturan Perundangan. Hal tersebut dimaksudkan agar senantiasa terbuka kemungkinan untuk mengikuti perkembangan kehidupan bangsa serta perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan administrasi negara secara teratur dan tepat Salah satu usaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, dibentuk Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai organisasi inti dan unit-unit kearsipan lainnya yang terdapat diseluruh Lembaga-lembaga Negara dan aparatur Pemerintah.

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEARSIPAN