Pasal 38

(1) Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi :

a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;

b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

(2) untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pasal 39

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib :

a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya;

b. memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;

c. mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 40

Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara :

a. pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia;

b. pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;

c. pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing;

d. penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia; dan

e. kegiatan lainnya.

Pasal 41

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait.

Pasal 42

(1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;

b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;

c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;

d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Pasal 43

(1) Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

(2) Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.

Pasal 44

(1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Karantina Imigrasi :

a. apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah; atau

b. dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.

(2) Karena alasan tertentu orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan di tempat lain.

Pasal 45

(1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban.

(2) Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan biaya beban.

(3) Penetapan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN