Pasal 6

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :

a. jual beli adalah harga transaksi;

b. tukar-menukar adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

c. hibah adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

d. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

e. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

f. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang;

g. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalh nilai pasar objek pajak tersebut;

h. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar objek pajak tersebut.

i. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar objek pajak tersebut.

(3) Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Apabila Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, Menteri dapat menetapkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 7

(1) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

(1) Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

(2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.

UNDANG-UNDANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN