Ketentuan kuota ekspor tekstil dan produk tekstil Nomor 06/MPP/SK/I/1996
Ketentuan umum di bidang ekspor Nomor 10/MPP/SK/I/1996
Standarisasi, sertifikasi,akreditasi dan pengawasan mutu produk dilingkungan departemen perindustrian dan perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 Kegiatan perusahaan penanaman modal asing di bidang ekspor Nomor 11/MPP/SK/I/1996
Pelaksanaan tata niaga cengkeh Nomor 114/MPP/Kep/5/1996
Harga pembelian cengkeh dari petani, harga pembelian cengkeh dari KUD dan harga penyerahan cengkeh BPPC Nomor 115/MPP/Kep/5/1996
Badan cengkeh nasional Nomor 116/MPP/Kep/5/1996
Penunjukan pelaksana pemantauan ekspor tekstil dan produk tekstil yang dikenakan kuota Nomor 12/MPP/SK/I/1996
Penyempurnaan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 17/MPP/SK/I/1996 tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat Nomor 120/MPP/Kep/5/1996
Penyempurnaan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 18/MPP/SK/I/1996 tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE) Nomor 121/MPP/Kep/5/1996
Ketentuan umum di bidang ekspor Nomor 124/MPP/Kep/5/1996
Ketentuan umum di bidang impor Nomor 125/MPP/Kep/5/1996
Ketentuan umum di bidang impor menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia Nomor 13/MPP/SK/I/1996
Pedoman teknis pelaksanaan sebagian urusan perindustrian dan perdagangan yang diserahkan kepada 26 (dua puluh enam) daerah tingkat II percontohan Nomor 147/MPP/Kep/6/1996
Prosedur impor limbah Nomor 15/MPP/SK/I/1996
Kegiatan impor oleh perusahaan penanaman modal asing ke kawasan berikat (KB) dan/atau entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE) Nomor 16/MPP/SK/I/1996
Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat Nomor 17/MPP/SK/I/1996
Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE) Nomor 18/MPP/SK/I/1996
Penetapan jenis-jenis industri dalam pembinaan masing-masing direktorat jenderal dan kewenangan pemberian izin usaha industri dan izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri di lingkungan departemen perindustrian dan perdagangan Nomor 30/MPP/SK/2/1996
Pengadaan dan penyaluran pupuk untuk sektor pertanian Nomor 38/MPP/Kep/3/1996
Penyempurnaan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 11/MPP/SK/I/1996 tentang kegiatan perusahaan penanaman modal asing dibidang ekspor Nomor 62/MPP/Kep/3/1996
Pembebasan tata niaga impor bungkil kacang kedelai Nomor 67/MPP/Kep/3/1996
Ketentuan pembagian kuota ekspor moniak (ubi kayu) ke negara masyarakat eropa (ME) tahun 1996 Nomor 73/MPP/Kep/4/1996
Pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor yang dipergunakan wisatawan ke/di dan dari wilayah republik Indonesia Nomor 93/MPP/Kep/IV/1996; 391/KMK.05/1996; KM 37 Tahun 1996; KEP/03/VI/1996
Tanda tera tahun 1996 Nomor 176/MPP/KEP/7/1996
Pelimpahan kewenangan penetapan jenis dan spesifikasi serta jumlah bahan baku/sub komponen untuk pembuatan komponen Nomor 203/MPP/Kep/7/1996 Pengawasan penyaluran pupuk dari lini III ke lini IV Nomor 237/MPP/KEP/8/1996 Perubahan keputusan menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 225/KP/X/1995 tentang pengeluaran barang-barang ke luar negeri di luar ketentuan umum di bidang ekspor Nomor 254/MPP/KEP/8/1996
Tata cara dan persyaratan permohonan penyelidikan atas barang dumping dan atau barang mengandung subsidi Nomor 261/MPP/KEP/9/1996
Rasio penyerapan susu segar dalam negeri dengan impor bahan baku susu semester II/1996 Nomor 322/MPP/KEP/10/1996
Pencabutan ketentuan ekspor kopi dalam masa retensi Nomor 326/MPP/KEP/10/1996
Pelaksanaan tugas pembantuan untuk menerbitkan surat keterangan asal barang ekspor indonesia kepada Pemerintah daerah di 26 daerah tingkat dua percontohan Nomor 327/MPP/KEP/10/1996
Pencabutan keputusan bersama Menteri perdagangan Menteri keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 657/KPB/IV/85; No.330/KMK.05/1985 dan No.18/13/KEP/GBI tentang penyempurnaan ketentuan umum di bidang ekspor Nomor 9/MPP/SK/I/1996; 41/KMK.01/1996; 28/11/KEP/GBI
Perubahan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 854/KMK.01/1993 tentang tata laksana pabean mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat sebagaimana telah diubah oleh keputusan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 292/KMK.01/1994 Nomor 42/KMK.01/1996
Perubahan keputusan Menteri keuangan nomor 855.01/KMK/1993 tentang entrepot produksi untuk tujuan ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 88/KMK.01/1995 Nomor 43/KMK.01/1996
Perubahan keputusan Menteri Keuangan tentang keringanan bea masuk dan bea masuk tambahan atas impor mesin dan peralatan beserta bahan baku atau penolong dalam rangka restrukturisasi usaha sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 464/KMK.01/1995 Nomor 44/KMK.01/1996
Tatacara pemakaian laporan penyerahan barang hasil olahan produsen pemakai fasilitas pembebasan dan permohonan fasilitas pengembalian bea masuk dan bea masuk tambahan Nomor 45/KMK.01/1996
Perubahan atas lampiran I dan lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.01/1996
Balai lelang Nomor 47/KMK.01/1996 Penurunan bea masuk atas impor barang tertentu Nomor 48/KMK.01/1996
Pembebasan bea masuk,tidak dipungut pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang dan pajak penghasilan pasal 22 atas impor metal box/metal creates Nomor 49/KMK.01/1996
Kepala badan urusan piutang dan lelang negara Nomor KEP-01/PN/1996
Pengeluaran barang dari pergudangan kawasan berikat ke perusahaan industri pengolahan penggunaan fasilitas Bapeksta keuangan Nomor SE-02/BC/1996
Penjelasan Keputusan Presiden nomor 31 tahun 1995 Nomor S/125/MPP/1/1996
Pelaksanaan ketentuan Kuota ekspor tekstil dan produk tekstil Nomor 02/DJPI/KP/I/1996