Bentuk: KEPUTUSAN (KEP)

Oleh: MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (MENPERINDAG)

Nomor: 38/MPP/Kep/3/1996

Tanggal: 6 MARET 1996 (JAKARTA)

Tentang: PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UNTUK SEKTOR PERTANIAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengamanan program Pemerintah di bidang peningkatan produksi pertanian dan efisiensi serta efektifitas subsidi pupuk, perlu mendayagunakan pengadaan dan penyaluran pupuk sesuai dengan kebutuhan petani;

b. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu diatur kembali ketentuan mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk;

c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1969 tentang Kebijaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Buatan dan Obat-obatan Pemberantas Hama Tanaman;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 tentang Badan Pengendali Bimas;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD);

7. Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan Nomor KEP-06/M.EKKU/1995 tentang Pembentukan Tim Kebijaksanaan Pupuk;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/KMK.016/1996 tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Urea Produksi Dalam Negeri Di Tingkat Petani Untuk Sektor Pertanian.

9. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 110/KP/II/1988 jo. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 86/M/SK/5/1994 jo. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Mencabut :

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 182/KP/VIII/1995 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Untuk Tanaman Pangan.

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sub Sektor Tanaman Pangan adalah terdiri dari Tanaman Pangan (padi, palawija, hortikultura), Tebu Rakyat Intensifikasi dan Tumpang Sari Tanaman Pangan di Areal Hutan Tanaman Industri (HTI);

2. Sub Sektor Non Tanaman Pangan adalah terdiri dari Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan;

3. PT.PUSRI adalah PT.Pupuk Sriwidjaja (Persero);

4. Lini I adalah gudang di Wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau gudang di Wilayah pelabuhan untuk pupuk impor;

5. Lini II adalah gudang di luar Wilayah pelabuhan atau gudang di Wilayah ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP);

6. Lini III adalah gudang pupuk di Wilayah Kabupaten yang dikelola oleh PT.PUSRI;

7. Lini IV adalah Gudang Penyalur dan gudang/kios KUD Pengecer dan Pengecer di Wilayah Kerja KUD Penyalur atau gudang yang terletak di bagian (afdeling) Perkebunan;

8. Penyalur adalah terdiri dari KUD Penyalur, Koperasi, BUMN dan Swasta yang ditunjuk oleh PT.PUSRI;

9. KUD Pengecer dan Pengecer adalah penerima pupuk yang berasal dari KUD Penyalur dan menjual kepada petani sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);

Pasal 2

(1) Jenis pupuk yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah Urea, SP-36/TSP dan ZA.

(2) Jenis pupuk yang tidak tercantum pada ayat (1) tidak diatur tata niaganya.

Pasal 3

(1) PT.PUSRI bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk Urea, SP-36/TSP dan ZA mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.

(2) PT.PUSRI melakukan pengawasan dan penilaian terhadap penyaluran dan penjualan pupuk oleh Penyalur, KUD Pengecer dan Pengecer.

Pasal 4

(1) PT.PUSRI bekerjasama dengan Produsen dalam pengadaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan ini.

(2) Dalam pengadaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen berkewajiban mendahulukan kepentingan kebutuhan dalam negeri.

Pasal 5

(1) Penyaluran pupuk untuk Sub Sektor Tanaman Pangan dilaksanakan oleh PT. PUSRI, KUD Penyalur yang ditunjuk oleh PT. PUSRI, KUD Pengecer dan Pengecer yang ditunjuk oleh KUD Penyalur dengan persetujuan PT. PUSRI.

(2) Pelaksanaan ayat (1) diatur sebagai berikut :

a) PT. PUSRI menyediakan pupuk sampai dengan Lini III;

b) KUD Penyalur yang ditunjuk oleh PT. PUSRI menyalurkan pupuk dari Lini III ke Lini IV;

c) KUD Pengecer atau Pengecer melaksanakan penjualan di Lini IV kepada petani.

(3) Penyaluran pupuk untuk Sub Sektor Non Tanaman Pangan dari Lini I sampai dengan Lini III dilaksanakan oleh PT. PUSRI dan dari Lini III ke Lini IV dilaksanakan oleh Koperasi, BUMN dan Swasta yang ditunjuk oleh PT. PUSRI.

(4) Ketentuan pada ayat (3) diberlakukan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut.

Pasal 6

(1) Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten/ Kotamadya melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil mengajukan daftar calon KUD Penyalur kepada PT. PUSRI.

(2) PT. PUSRI menetapkan KUD Penyalur pupuk berdasarkan persyaratan dari PT. PUSRI.

(3) Hubungan kerja KUD Penyalur dengan KUD Pengecer dan Pengecer diatur dengan kontrak dan KUD Penyalur menjamin tersedianya stok di Lini IV.

(4) KUD Penyalur berkewajiban mengawasi dan menilai KUD Pengecer dan Pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk kepada petani.

Pasal 7

(1) KUD Penyalur dalam melakukan penebusan pupuk kepada PT.PUSRI harus menyebutkan Wilayah Kerja KUD Pengecer dan Pengecer yang akan dilayani.

(2) Transaksi penebusan pupuk oleh KUD Penyalur dan penjualannya kepada KUD Pengecer dan Pengecer dilakukan melalui mekanisme perbankan.

Pasal 8

(1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk di tingkat petani untuk pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Harga pupuk SP-36/TSP dan ZA ditetapkan oleh Produsen.

(3) Penyalur, KUD Pengecer dan Pengecer wajib mentaati ketentuan Harga Jual di Lini IV dan HET.

Pasal 9

Stok pupuk minimal yang harus ada di Lini III menurut kelompok Wilayah/Propinsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 10

Penyalur wajib menyampaikan laporan penyaluran dan stok pupuk di Lini IV setiap dua minggu kepada PT. PUSRI.

Pasal 11

PT. PUSRI menyampaikan laporan bulanan setiap tanggal 20 mengenai pengadaan, penyaluran dan stok pupuk atau laporan insidentil untuk permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat. Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia serta Instansi terkait.

Pasal 12

Penyalur, KUD Pengecer dan Pengecer yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta diberhentikan sebagai Penyalur dan atau Pengecer pupuk oleh PT. PUSRI.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Maret 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

ttd.

T. ARIWIBOWO

Kutipan: LEMBAR LEPAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1996