Bentuk: KEPUTUSAN (KEP)

Oleh: MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (MENPERINDAG)

Nomor: 254/MPP/KEP/8/1996

Tanggal: 27 AGUSTUS 1996 (JAKARTA)

Tentang: PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225/KP/X/1995 TENTANG PENGELUARAN BARANG-BARANG KE LUAR NEGERI DI LUAR KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pengeluaran barang kiriman ke luar negeri yang dilakukan di luar ketentuan umum di bidang ekspor, perlu mengubah Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 225/Kp/X/1995;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/KP/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 124/MPP/Kep/5/1996 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;

3. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225/KP/X/1995 TENTANG PENGELUARAN BARANG-BARANG KE LUAR NEGERI DI LUAR KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR.

Pasal I

Mengubah Pasal 13 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 225/KP/X/1995, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Setiap pengeluaran Barang Kiriman ke luar negeri nilainya tidak melebihi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".

Pasal II

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 27 Agustus 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

T. ARIWIBOWO

Kutipan: LEMBAR LEPAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1996