Bentuk: KEPUTUSAN (KEP)

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DIRJENDAGIN)

Nomor: 02/DJPI/KP/I/1996

Tanggal: 25 JANUARI 1996 (JAKARTA)

Tentang: PELAKSANAAN KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Menimbang :

Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 06/MPP/SK/I/96 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil, perlu menetapkan ketentuan pelaksanaannya.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 1993 jo No. 388/M Tahun 1995 tentang Pengelompokan Baru Kabinet Pembangunan VI;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1995;

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 06/MPP/SK/I/96 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil;

MEMUTUSKAN

Mencabut :

Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 120/DAGLU/KP/II/91 tentang Penyempurnaan Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Menteri Perdagangan No. 224/KP/IX/90 tentang Ketentuan Ekspor serta Kuota Tekstil dan Produk Tekstil.

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

Pasal 1

1. Perusahaan yang dapat diakui untuk pertama kali sebagai ETTPT adalah perusahaan yang mengajukan Surat Permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi Formulir yang ditentukan dan telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat atau Direksi PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Ketua Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam di wilayah masing-masing dan Instansi lain yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

2. Surat permohonan tersebut pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen :

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin/Pendaftaran Usaha Industri TPT yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;

b. Tanda Daftar Perusahaan;

c. Bagi yang tidak memiliki Unit Produksi, wajib dilengkapi dengan Kontrak Kerjasama Perusahaan untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan perusahaan lain yang memiliki Surat Izin/Pendaftaran Usaha Industri TPT yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal terhitung dari tanggal pengajuan permohonan.

d. Realisasi ekspor sendiri TPT non kuota minimal senilai FOB US$ 200.000 bagi Pengusaha Kecil dan Koperasi atau senilai FOB US$ 400.000 bagi eksportir lainnya. Realisasi ekspor harus dibuktikan dengan copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilegalisasi oleh Bank Devisa di mana PEB didaftarkan serta dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Asal (SKA), Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB) yang dilegalisasi oleh Instansi yang menerbitkan;

e. Berita Acara Pemeriksaan Fisik kemampuan perusahaan oleh Pejabat Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat dari instansi yang menerbitkan SKET.

Pasal 2

Untuk Kategori/Group TPT yang semula tidak dikenakan kuota dan kemudian dikenakan kuota ("call"), pengaturan alokasi kuotanya adalah sebagai berikut :

1. Sejak adanya Pemberitahuan "call" dari negara yang memberi kuota, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional memberitahukan adanya Kategori/Group TPT yang dikenakan kuota kepada IPSKET untuk diteruskan kepada ETTPT/Eksportir yang ada di wilayah kerjanya.

2. Setiap ETTPT/Eksportir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional mengenai Kategori/Group TPT yang dikenakan kuota ("call"), diminta menyampaikan laporan realisasi ekspor Kategori/Group TPT tersebut selama 14 (empat belas) bulan sebelum tanggal ("call") kepada Direktur Ekspor.

3. Alokasi kuota yang dikeluarkan sejak tanggal "call" sampai dengan tanggal dicapainya kesepakatan dalam Konsultasi Bilateral tentang Kategori yang dikenakan "call" diatur sebagai berikut :

a. Pertama dialokasikan kepada ETTPT/Eksportir yang telah melakukan pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebelum tanggal Pemberitahuan "call" dan pengapalan barangnya dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Pemberitahuan.

b. Kedua, apabila setelah dilakukan alokasi kuota sebagaimana dimaksud pada ayat 3.a masih terdapat sisa, maka kuota tersebut dialokasikan kepada ETTPT/Eksportir yang melakukan pendaftaran PEB setelah tanggal Pemberitahuan "call".

c. Ketiga, apabila setelah alokasi kuota sebagaimana dimaksud pada ayat 3.a dan 3.b masih ada sisa kuota maka kuota tersebut akan dialokasikan kepada ETTPT/Eksportir yang mempunyai rencana ekspor mendesak.

d. ETTPT/Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat 3.a dan 3.b Pasal ini, wajib merealisasikan ekspor TPT Kuota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Alokasi Kuota.

e. Apabila sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3.d Pasal ini ETTPT/Eksportir yang bersangkutan masih belum merealisasi ekspor kuotanya atau memiliki sisa kuota, maka kuota yang belum direalisasi atau sisa kuota tersebut dinyatakan batal.

f. Kuota yang dialokasikan merupakan kuota Provisional Limit (PL) yang tidak dapat dipindah alihkan.

4. Alokasi kuota yang diperoleh dari hasil kesepakatan dalam Konsultasi Bilateral yang merupakan KT, pengalokasiannya diatur sebagai berikut :

a. Perolehan kuota hasil kesepakatan yang terjadi tidak pada awal Tahun Kuota, dialokasikan kepada ETTPT yang telah merealisasi ekspor Kategori/Group yang bersangkutan selama 12 (dua belas) bulan terbaik dari 14 (empat belas) bulan sebelum tanggal "call", secara proporsional terhadap sisa bulan berikutnya setelah diketahui Kuota Dasar yang proporsional terhadap sisa hari sampai dengan berakhirnya Tahun Kuota berjalan.

b. Sisa Kuota setelah dibagi sebagaimana dimaksud ayat 4.a Pasal ini, dialokasikan kepada ETTPT yang memerlukan sangat mendesak. Kuota ini merupakan Kuota Sementara Murni (KSM).

c. Pada Tahun Kuota berikutnya, KT dialokasikan dari Kuota Dasar pada bulan Januari Tahun Kuota berjalan setelah diketahui realisasi ekspor setiap ETTPT selama 12 (dua belas) bulan sebelum hari pertama Tahun Kuota berjalan.

Pasal 3

1. ETTPT yang telah memiliki KT dan merealisasikan ekspornya pada Tahun Kuota sebelumnya, wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor Tahun Kuota sebelumnya untuk ditetapkan KT nya pada Tahun Kuota berikutnya dengan melampirkan dokumen :

a. Profil Perusahaan TPT;

b. Surat Pernyataan Perhitungan Hak Kuota Tetap TPT (SPPHKT) beserta lampirannya untuk periode 12 (dua belas) bulan Tahun Kuota sebelumnya.

2. Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini harus sudah diterima oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya tanggal 15 Januari Tahun Kuota berjalan.

3. Apabila ETTPT tidak menyampaikan laporan maka jatah KT ETTPT tersebut ditetapkan berdasarkan data yang tercatat pada Direktorat Ekspor.

4. Penetapan KT kepada ETTPT untuk Tahun Kuota berjalan berdasarkan SPPHKT, selambat-lambatnya minggu keempat bulan Januari Tahun Kuota.

5. Apabila KT yang dialokasikan pada ayat 4 Pasal ini tidak sesuai dengan SPPHKT maka ETTPT dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal penetapan KT.

Pasal 4

1. ETTPT yang memiliki Unit Produksi baik yang memiliki KT maupun yang tidak memiliki KT serta mempunyai Prestasi Realisasi (PR) paling sedikit 90% dari total kewajiban ekspor TPT kuota Kategori/Group yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan KSM. Permohonan KSM diajukan pada bulan Desember Tahun Kuota sebelumnya.

2. Sumber KSM adalah selisih antara Kuota Dasar dan alokasi KT. Penetapan alokasi KSM dilaksanakan minggu ke empat bulan Januari Tahun Kuota berjalan.

3. KSM dialokasikan secara proporsional kepada ETTPT berdasarkan prestasi masing-masing ETTPT dalam merealisasikan kewajiban ekspor TPT Kuota Kategori/Group yang bersangkutan selama 12 (dua belas) bulan Tahun Kuota sebelumnya.

4. ETTPT yang mempunyai PR paling sedikit 90% dari total alokasi kewajibannya, maka jumlah KSM yang direalisasi dapat menjadi KT yang merupakan kuota tambahan pada Tahun Kuota berikutnya.

Pasal 5

1. ETTPT Pengusaha Kecil dan Koperasi (ETTPT-PKK) yang memiliki unit produksi TPT dapat mengajukan permohonan alokasi Kuota TPT pada bulan Desember sebelum Tahun Kuota berikutnya.

2. PKK yang dimaksud adalah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

3. Sumber Kuota untuk ETTPT-PKK berasal dari Kuota Pertumbuhan.

4. Jumlah Kategori TPT yang dialokasikan kepada ETTPT-PKK maksimal 5 Kategori.

5. Penetapan alokasi Kuota Pertumbuhan seperti dalam ayat 3 Pasal ini dilaksanakan bulan Januari Tahun Kuota berjalan. Kuota yang dialokasikan tersebut adalah KT dan merupakan kuota tambahan bagi ETTPT-PKK yang sudah memiliki KT serta KT baru bagi yang belum memiliki.

Pasal 6

1. ETTPT yang memiliki Unit Produksi tetapi tidak memiliki KT dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kuota KSM-Sisa (KSM-S) pada bulan Pebruari Tahun Kuota berjalan.

2. Sumber Kuota sebagaimana pada ayat 1 Pasal ini berasal dari sisa Kuota Pertumbuhan dan sisa KSM.

3. Penetapan alokasi KSM-S seperti dalam ayat 1 Pasal ini dilaksanakan minggu pertama bulan Maret Tahun Kuota berjalan.

Pasal 7

1. ETTPT dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kuota Fleksibilitas (KF) setelah ada pemberitahuan tentang tersedianya KF.

2. Sumber KF berasal dari Kuota yang tidak direalisasikan pada Tahun Kuota sebelumnya ("carry over"), pergeseran ("swing"), sisa KSM yang tidak direalisasi, serta KT yang dikembalikan/dititipkan.

3. Penetapan alokasi KF dilaksanakan sesuai dengan jumlah KF yang tersedia dan jumlah permohonan serta diprioritaskan kepada ETTPT yang sangat memerlukan dan mendesak.

Pasal 8

1. Kuota Group II Amerika Serikat dialokasikan kepada ETTPT dalam bentuk satuan SME ("Square Meter Equivalent").

2. KSM Group II Amerika Serikat dialokasikan sejumlah 50% kepada ETTPT yang memiliki KT dan 50% sisanya dialokasikan kepada ETTPT Pengusaha Kecil dan Koperasi serta ETTPT yang tidak memiliki KT.

Pasal 9

Bagi Propinsi/IPSKET tertentu yang terbukti tingkat ekspornya tinggi dan mempunyai prospek pengembangan ekspor TPT yang baik serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat diberikan perlakuan khusus berupa otonomi untuk mengatur pengalokasian Kuota.

Pasal 10

1. ETTPT dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kuota Pinjaman (KP) dari Kuota Tetap (KT) ETTPT tahun berikutnya. Tahap Pertama dari bulan Januari sampai dengan Juli Tahun Kuota berjalan dan Tahap Kedua dari bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun Kuota berjalan.

2. Penetapan alokasi KP Tahap Pertama dan Kedua dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan KP diterima.

3. KP yang direalisasikan tidak dikurangkan dari KT Tahun Kuota berikutnya apabila realisasi ekspor nasional kategori yang bersangkutan lebih rendah dari jumlah Kuota Disesuaikan.
Apabila Realisasi Ekspor Nasional untuk kategori yang bersangkutan melebihi dari jumlah Kuota Disesuaikan maka pengurangan KT dihitung secara proporsional terhadap jumlah KP ("Carry Forward") yang diperhitungkan oleh Negara Kuota.

4. Masa berlaku KP adalah 2 (dua) bulan sejak tanggal alokasi dan tidak melampaui akhir Tahun Kuota berjalan.

Pasal 11

1. Kuota yang berasal dari Pertukaran Khusus ("Special Shift"-KSS) dapat dialokasikan kepada ETTPT pemilik KT yang mengajukan KSS kategori yang dapat dipertukarkan.

2. Alokasi KSS diatur sebagai berikut :

a. Pada bulan April sampai dengan Agustus Tahun Kuota berjalan, ETTPT dapat mengajukan KSS maksimal sebesar persentase kategori yang dipertukarkan sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Bilateral.

b. Pada bulan September sampai dengan Desember Tahun Kuota berjalan, ETTPT dapat mengajukan KSS lebih besar dari persentasi sebagaimana disebut pada butir a ayat (2) Pasal ini, sesuai dengan sisa nasional KSS dan KT kategori donor yang dimiliki ETTPT bersangkutan.

3. Jumlah KSS yang direalisasi dikembalikan sebagai KT kategori asalnya pada Tahun Kuota berikutnya.

Pasal 12

Pelaksanaan alokasi Kuota sebagaimana disebut pada Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan 11 Keputusan ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Januari 1996

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

ANANG FUAD RIVAI

Tembusan :
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Para Eselon I Departemen Perindustrian dan Perdagangan
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan
5. Pertinggal

Kutipan: LEMBAR LEPAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1996