Bentuk: KEPUTUSAN (KEP)

Oleh: KETUA PRESIDIUM KABINET AMPERA (KPRESKABAM)

Nomor: 51/EK/KEP/10/1966

Tanggal: 3 OKTOBER 1966 (JAKARTA)

Sumber:1966/HPP/37

Tentang:
PENEGASAN-PENEGASAN DAN TANGGUNG JAWAB DI BIDANG EKSPOR
KETUA PRESIDIUM KABINET

Menimbang :

bahwa untuk mentjegah kesimpang siuran dalam pengurusan ekspor serta guna dapat mentjapai target ekspor dalam rangka rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi, perlu adanja penegasan tugas dan tanggung djawab dibidang ekspor;

Mengingat :

Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966;

Mendengar :

Dewan Stabilisasi ekonomi Nasional ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET TENTANG PENEGASAN TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB DIBIDANG EKSPOR,

Pasal 1

UMUM

(1) Menteri Perdagangan bertanggung-djawab atas kelantjaran pelaksanaan ekspor dalam rangka mentjapai target ekspor jang telah ditetapkan.

(2) Menteri Perdagangan menetapkan kebidjaksanaan ekspor dan mengatur serta mengawasi pelaksanaannja, dengan memperhatikan wewenang, tugas dan tanggung-djawab Instansi-instansi lain, serta berdasarkan kebidjaksanaan umum Pemerintah jang telah ditetapkan.

(3) Menteri/Departemen lainnja dibidangnja masing-masing memberikan bantuan jang diperlukan kepada Menteri Perdagangan demi kelantjaran pelaksanaan ekspor.

Pasal 2

KHUSUS

a. Menteri/Departemen Perdagangan:

Menteri/Departemen Perdagangan mempunjai tugas dan wewenang :

1. menetapkan norma-norma dan sjarat-sjarat sebagai eksportir;

2. menetapkan norma-norma dan sjarat-sjarat sebagai pembeli/importir diluar negeri;

3. menetapkan harga barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor dan sjarat-sjaratnja;

4. menetapkan djenis, kualitas, kwantitas dan negara tudjuan dari barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor;

5. menetapkan policy pemasaran barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor;

6. menetapkan policy pemasaran, pelaksanaan penetapan harga dan sjarat-sjaratnja serta pemberian Surat Izin Pengeluaran;

7. chusus mengenai barang-barang tertentu misalnja hasil-hasil pertambangan, keradjinan tangan, industri berupa finished dan half-finished goods, sedapat mungkin diekspor oleh perusahaan tambang/industri bersangkutan sendiri dengan pemberian izin oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Departemen jang bersangkutan, dengan pelaksanaannja jang didekonsentrasikan kepada instansi-instansinja didaerah.

b. Menteri/Departemen Keuangan.

Menteri Departemen Keuangan mempunjai tugas dan wewenang :

pada tahap realisasi ekspor, memeriksa mutu dan berat barang, dokumen-dokumen ekspor serta memberikan fiat-muat pemuatan barang-barang/hasil-hasil bumi dikapal.

c. Menteri/Departemen Maritim;

Menteri/Departemen Maritim mempunjai tugas dan wewenang :

mendjaga keamanan dan mendjamin kelantjaran pengapalan barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor.

d. Bank Negara Indonesia/Bank Sentral cq. B.L.L.D. :

Bank Negara Indonesia/Bank Sentral cq. B.L.L.D. mempunjai tugas dan wewenang :

pada tahap penjelesaian keuangan ekspor, jaitu menjelesai administrasi Kontrak Valuta, penjelesaian wesel ekspor dan pengawasan penjelesaian ekspor seluruhnja.

Pasal 3

LARANGAN/PEMBATASAN

(1) Instansi-instansi jang tidak ada sangkut pautnja dalam penjelenggaraan ekspor menurut peraturan-peraturan jang berlaku dilarang mentjampuri urusan ekspor untuk mentjegah kemungkinan terdjadinja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ekspor.

(2) Penguasa Daerah baik Militer maupun Sipil didaerah dilarang :

a) mengeluarkan peraturan-peraturan/Instruksi-instruksi dibidang ekspor;

b) tanpa izin Pemerintah Pusat mengadakan pungutan-pungutan diluar ketentuan-ketentuan jang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap pengusaha-pengusaha/hasil-hasil bumi ekspor.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal, 3 Oktober 1966

PRESIDIUM KABINET AMPERA
KETUA,

Tjap/ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

Salinan sesuai dengan aslinja disalin oleh :

SEKRETARIS PRESIDIUM KABINET
t.t.d.
SUDHARMONO S.H.
KOLONEL CKH NRP: 16078
(ALAMSJAH).-

Disalin kembali sesuai dengan aslinja

Direktorat Ekspor
Kepala

Djakarta, 4 Oktober 1966.-

Kutipan:
HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN DI BIDANG PERDAGANGAN (3 OKTOBER 1966 S/D JUNI 1967) DAN 1. U.U. MODAL ASING 2. U.U. LALU LINTAS DEVISA