Pasal 56

Dalam menjelenggarakan hubungan ekonomi internasional sesuai dengan politik luar Negeri jang bebas dan aktif maka prinsip-prinsip kepentingan nasional harus senantiasa diutamakan. Ini antara lain berarti bahwa dalam penentuan transaksi-transaksi perdagangan luar negeri prinsip-prinsip ekonomi harus dipegang teguh.

Oleh karena ekspor merupakan salah satu sumber utama bagi usaha penggulangan kemerosotan ekonomi, maka segala usaha harus dikerahkan untuk meningkatkan ekspor Indonesia.

Kebidjaksanaan impor harus ditudjukan kepada pemasukan barang-barang jang langsung dapat mempertinggi produksi barang-barang jang sangat diperlukan oleh Rakjat banjak, sesuai dengan rentjana impor.

Penggunaan devisa negara jang diperoleh dari hasil ekspor ataupun dari hutang luar negeri harus benar-benar dilakukan setjara rasionil dan djudjur.

Untuk keperluan program stabilisasi dun rehabilitasi diperlukan kredit luar negeri, Kredit-kredit ini hanja depat dibenarkan apabila benar-benar merupakan bagian jang integral dari rentjana stabilisasi dan rehabilitasi sebagai keseluruhan.

Besarnja kredit luar negeri jang masih dapat diterima tergantung kepada kemampuan untuk membajarnja kembali dikemudian hari tanpa menambah lagi beban Rakjat jang sudah berlebih-lebih.

Mengingat terbatasnja persediaan modal didalam negeri dibanding dengan kebutuhan pembangunan nasional, maka perlu segera ditetapkan Undang-undang mengenai modal asing, termasuk domestik asing.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 hendaknja diperbaharui dan ditingkatkan mendjadi Undang-undang.

Sunguhpun kredit luar negeri dan modal asing dapat dimanfaatkan (a.l. production sharing) dalam penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan ekonomi, namun harus ada tekad untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi dengan kekuatan sendiri serta tekad untuk membebaskan diri dari ketergantungan dari luar negeri.

Dengan segera harus diusahakan agar Indonesia kembali mendjadi anggota lembaga-lembaga ekonomi internasional, diantaranja International Monetery Fund, International Bank for Reconscruction and Development, dll.