Pasal 47

Dalam penjusunan anggaran pendapatan dan belandja negara harus diusahakan agar defisit dalam waktu jang singkat dapat dihapuskan sehingga dengan demikian sumber utama inflasi dapat ditiadakan.

Dalam penjusunan anggaran belandja harus bertjermin imbangan jang sehat antara pembiajaan dibidang materiil, spirituil dan politik.

Penerimaan negara jang berasal dari padjak langsung maupun tidak langsung berikut lain-lain penerimaan (terutama dari Perusahaan Negara) harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan Rakjat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran negara, sedang effesiensi maupun intensifikasi dari pungutan-pungutannja harus dipertinggi.

Pengeluaran negara harus diarahkan kepada :
(a) kebutuhan rentjana fisik, dan
(b) pengekangan ladju inflasi.

Penghematan jang sungguh-sungguh dan efektif harus segera diselenggarakan melalui suatu rentjana penghematan (austerity program) jang drastis dan jang berlaku konsekwen baik bagi pengeluaran sipil maupun pengeluaran militer.

Ditetapkan bahwa anggaran Moneter hanja terdiri atas :
(a) anggaran routine,
(b) anggaran pembangunan,
(c) anggaran devisa,
(d) anggaran kredit,

Dengan demikian anggaran chusus dihapuskan, dalam arti projek-projek jang selama ini dibiajai oleh anggaran tersebut harus diintegrasikan/disesuaikan dengan anggaran-anggaran routine, pembangunan dan devisa.

Pasal 53

Anggaran pendapatan dan belandja negara harus ditetapkan dengan Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 dan harus selesai disusun sebelum tahun effektifnja berlaku.

Didalam memeriksa tanggung djawab kekajaan negara termasuk keuangan negara maka Badan Pemeriksa Keuangan wadjib meningkatkan tindakan-tindakannja sesuai sesuai dengan wewenang jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnja dan pengawasan serta penjehatan tata perbankan pada chususnja, maka segera harus ditetapkan Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Bank Sentral.