Bentuk: SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB)

Oleh: MENTERI PERDAGANGAN (MENDAG); MENTERI KEUANGAN (MENKEU)

Nomor: 164/SKB/XI/1966; D. 15. 1. 1.24

Tanggal: 15 DESEMBER 1966 (JAKARTA)

Sumber: 1966/HPP/302

Tentang: PENJELASAN BARANG-BARANG YANG TELAH/AKAN TIBA DI INDONESIA YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN B.E./BE.D. YANG TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR BARANG-BARANG BONUS ESKPOR

MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN

MENIMBANG :

Untuk kelantjaran pemasukan barang2 dan agar dapat dimanfaatkan dengan segera, perlu menetapkan ketentuan2 pelaksanaan penjelesaian untuk barang2 jang telah/akan tiba di Indonesia.

MENGINGAT :

1. S.K. Presidium Kabinet Dwikora R.I. No, Aa/D/31/66 tanggal 26 Pebruari 1966, tenteng djenis berang2 jang dapat diimpor dengan B.E.

2. S.K. Bersama Menteri Iuran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No.Kep. 4/UBS/66 tanggal 10 Djanuari 1966, tentang barang kiriman.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Ketentuan2 penjelesaian barang2 jang telah/akan tiba/B.E.D. jang tidak termasuk dalam daftar barang2 Bonus Ekspor.

PERTAMA :

Barang2 jang diimpor dengan B.E., dan jang ternjata tidak termasuk dalam daftar B.E., dan untuk impornja belum ada/sudah ada idzin Gubernur K.D.H. dan atau Perwakilan Departemen Perdagangan setempat diselesaikan sebagai barang kiriman, dan B.E.-nja dikembalikan kepada Dana Devisa.

KEDUA :

Barang2 jang tidak termasuk dalam daftar B.E. dan jang impornja dengan B.<Naskah tidak jelas>D. sudah/belum ada persetudjuan dari Gubernur K.D.H dan atau perwakilan Departemen Perdagangan setempat, diselesaikan sebagai import dengan B.E./B.E. <Naskah tidak jelas> dengan pengenaan laba lebih disamping pungutan2 biasa.

KETIGA :

Pelabuhan pemasukan barang2 B.E.D., jang disetudjui oleh Gubernur K.D.H. diluar daerah asal B.E.D., dapat disetudjui, dengan tanggung djawab penuh atas sampainja barang2 tersebut didaerahnja.

KEEMPAT :

Djumlah pungutan laba lebih termasuk dalam pasal kedua, adalah Rp. 20,- tiap2 US $, dan dipungut oleh Direktorat Djendral Bea dan Tjukai bersama-sama dengan bea masuk.

KELIMA :

Ketentuan2 jang termaksud dalam Surat Keputusan Bersama ini, hanja berlaku bagi barang2 jang diimpor dalam rangka peraturan sebelum dikeluarkannja peraturan2 tanggal 3 Oktober 1966, sedangkan Pembeajaan dan Pembebanan atas impor tsb. disesuaikan dengan Keputusan Presidium Kabinet R.I. No. 49/EK/KEP/1<Naskah tidak jelas>/1966 tanggal 3 Oktober 1966.

<Naskah tidak jelas>di Indonesia, jang diimpor dengan mempergunakan B.E./

KEENAM :

Penjimpangan jang terdjadi dengan P,I. sesudah tanggal 3 Oktober 1966, barang jang diimpor/dimasukkan diluar peraturan B.E., dikenakan peraturan-peraturan sebagai barang kiriman sesuai dengan ketentuan jang disebut dalam S.K. Bersama No. Kep. 4/UBS/66 tanggal. 10 Djanuari 1966, dan B.E.-nja dikembalikan kepada Dana Devisa.

KETUDJUH :

Barang2 tersebut dalam pasal 2, hanja berlaku untuk barang2 jang termasuk Gol. Ek. I, II, III dan IV S.K. Menteri Perdagangan No. 105/M/SK/64 tanggal 22 April 1964. sedangkan barang2 jang termasuk Daftar V dari S.K. Menteri Perdagangan No. 105/M/SK/64 tanggal 22 April 1964, sebagaimana telah dirubah dan ditambah, tetap dianggap sebagai barang kiriman, dan B.E.-nja dikembalikan kepada Dana Devisa.

KEDELAPAN :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : DJAKARTA

Pada tanggal : 5 Desembar 1966.-

MENTERI KEUANGAN : MENTERI PERDAGANGAN :

t.t.d./tjap

FRANS SEDA
Ekon.
DRS. D. ASHARI
Maj. Djen. T.N.I.

Salinan sesuai dengan aslinja

oleh

t.t.d.

( Achmad Nasen).-

Djakarta, 21 Pebruari 1967

Disalin sesuai salinannja

oleh

STAF SEKRETARIS BLLD.-

---E---

Kutipan: HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN DI BIDANG PERDAGANGAN (3 OKTOBER 1966 S/D JUNI 1967) DAN 1. U.U. MODAL ASING 2. U.U. LALU LINTAS DEVISA