Bentuk: INSTRUKSI (INS)

Oleh: KETUA PRESIDIUM KABINET AMPERA (KPRESKABAM)

Nomor: 15/MK/III/10/1966

Tanggal: 3 OKTOBER 1966 (JAKARTA)

Sumber:1966/HPP/250

Tentang:
PEDOMAN KEBIJAKSANAAN DI BIDANG PERKREDITAN

KETUA PRESIDIUM KABINET

Menimbang :

bahwa dalam usaha menekan arus inflasi dalam rangka rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi, perlu menetapkan instruksi dibidang perkreditan ;

Mengingat :

Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 ;

Mendengar :

Pendapat Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional ;

MEMUTUSKAN:

Menginstruksikan kepada :

1. MENTERI KEUANGAN ;
2. GUBERNUR BANK NEGARA INDONESIA/BANK SENTRAL.

Untuk :

I. Melaksanakan perkreditan serta tindakan-tindakan perbankan lainnja dengan menggunakan pedoman-pedoman sebagai berikut :

1) Pemberian kredit untuk pembeajaan usaha-usaha dibatasi kepada hal-hal jang sangat urgent, dengan mendorong agar supaja para pengusaha sebanjak mungkin menggunakan dana keuangan sendiri dan mempertjepat perputaran usahanja ;

2) Tidak memberikan kredit untuk keperluan impor, ketjuali ditetapkan chusus oleh Presidium ;

3) Kredit untuk ekspor diberikan hanja dalam hal bank jakin akan terlaksanakanja ekspor jang bersangkutan;

4) Pada azasnja perusahaan-perusahaan negara diperlakukan sama dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnja; bagi perusahaan-perusahaan negara tidak diadakan beban-beban serta persjaratan-persjaratan lainnja jang lebih ringan dari pada perusahaan swasta. Preferensi kepada perusahaan negara masih dapat diberikan selama perusahaan negara jang bersangkutan dapat memenuhi sjarat-sjarat umum jang berlaku bagi masing-masing kategori pemberian kredit ;

5) Dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanja perdjandjian kredit jang djelas antara bank dan nasabah atau antara Bank Sentral dan bank-bank lainnja ;

6) Menetapkan "penalty rates" jang tjukup tinggi bagi mereka jang melakukan "overdraft", baik bagi nasabah pada bank maupun bagi bank biasa kepada Bank Sentral, disamping perlu dipikirkan sanksi-sanksi lainnja untuk mendjaga disiplin dibidang ini ;

7) Tidak memperkenankan bank-bank umum memberikan kredit untuk djangka pandjang, sekalipun untuk ini Bank Sentral dapat menetapkan batas-batas jang lajak dan aman berdasarkan kebutuhan pada dewasa ini ;

8) Tidak memberikan kredit untuk usaha-usaha jang dari semula telah dapat diperhitungkan bahwa usaha tersebut kurang sehat dan akan membawa kerugian, dengan dalih apapun permintaan kredit itu diadjukan kepada bank ;

9) Tidak memberikan kredit bila diketahui bahwa seluruh atau sebagian dari kredit itu pada hakekatnja akan dipergunakan untuk melakukan pembajaran-pembajaran jang diwadjibkan kepada Negara, misalnja pembajaran padjak perseroan dan lain sebagainja ;

10) Meninggikan suku bunga dari Bank-bank Pemerintah jang dipungut dari nasabah, hingga mendekati suku bunga jang setjara effektif berlaku dalam masjarakat setjara umum. Untuk waktu ini tingkat bunga terendah dan-tertinggi diperkirakan antara 6 a 9% tiap bulannja. Bunga jang dipungut oleh Bank Sentral atas bank-bank jang mendapat bantuan likwiditas disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan diatas ;

11) Perlu dipertimbangkan kemungkinannja untuk menaikkan "Reserve requirements" dari bank-bank jang berlaku pada dewasa ini, antara lain menaikkan bagian dari tjadangan likwiditas bank jang harus disimpan pada Bank Sentral, misalnja mendjadi 15% ;

12) Mewadjibkan para importir menjetor "advance deposit" pada saat hendak melakukan impor, jang diperhitungkan dengan nilai lawan serta pungutan-pungutan lainnja jang dikenakan atas impor, atau ditahan selama misalnja sekurang-kurangnja 3 (tiga) bulan bila berhubung sesuatu hal transaksi impor jang bersangkutan tidak djadi dilaksanakan.

II. Dalam melaksanakan pedoman-pedoman kebidjaksanaan tersebut I diatas hendaknja dilakukan dengan kerdjasama serta musjawarah antara Departemen-departemen jang bersangkutan serta mengadjukan persoalan-persoalan jang tidak dapat dipetjahkan kepala Presidium Kabinet/Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional ;

III. Instruksi dilaksanakan dengan seksama dan penuh tanggung djawab ;

IV. Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 5 Oktober 1966 . -

PRESIDIUM KABINET AMPERA
KETUA,

tjap/ttd.,

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

Salinan sesuai dengan aslinja
disalin oleh :
SEKRETARIS PRESIDIUM KABINET
d.t.o.
SUDHARMONO S.H.
KOLONEL CKH NRP: 16078

Kutipan: HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN DI BIDANG PERDAGANGAN (3 OKTOBER 1966 S/D JUNI 1967) DAN 1. U.U. MODAL ASING 2. U.U. LALU LINTAS DEVISA