UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN TAHUN 1966
KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN PENGOLAHAN KAPAS DARI AMERIKA SERIKAT MENJADI BENANG TENUN DAN TEKSTIL SERTA IMPOR TEKSTIL DAN BENANG TENUN KE INDONESIA DARI HASIL PENGOLAHAN TERSEBUT

Pasal 1

Kepada Duta Besar R.I. di Tokyo dilimpahkan tugas dan wewenang untuk mengadakan kebidjaksanaan koordinasi dan pengawasan dari pelaksanaan pengolahan kapas ex alokasi dari perdjandjian antara Indonesia dan USA tanggal 30 September 1966 dan impor tekstil serta benang tenun dari hasil pengolahan kapas tersebut.

Pasal 2

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 1 Duta Besar R.I. di Tokyo dibantu oleh suatu team jang dibentuk olehnja dan terdiri a.l. dari pedjabat2 jang mewakili :

Pasal 3

Penentuan pihak kedua sebagai pengolah atau/dan supplier ditetapkan dengan tjara tender oleh Duta Besar, dimana :

Pasal 4

Ajat 1. Penentuan djenis-2 tekstil (jang disebut Tekstil Ampera) dan benang tenun serta alokasi di Indonesia ditetapkan oleh Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat.

Pasal 5

Perwakilan Bank Negara Indonesia di Tokyo dikuasakan atas nama Bank Negara Indonesia Djakarta untuk menerima dokumen2 pengapalan atas barang2 dari pihak Negara kedua dan selandjutnja dimana perlu mengeluarkan dokumen2 penggantinja untuk dikirimkan kepada Bank Negara Indonesia Unit I, Djakarta.

Pasal 6

Nomor Izin Devisa Impor tersebut dalam pasal 3 ditjantumkan pada dokumen2 tersebut dalam pasal 5 jang selandjutnja berlaku sebagai pengganti Surat Izin Devisa dan Impor (S,I.D.I.),

Pasal 7

Selambat-lambatnja pada waktu diterima berita tertulis atau kawat dari Perwakilan Bank Negara Indonesia di Tokyo melalui Kantor Pusatnja di Djakarta bahwa dokumen2 tersebut dalam pasal 5 telah diterima, Importir harus melunasi pembajaran NTR, Iuran Impor, Retribusi BLLD, Monas/M.I. dan Sumbangan Djalan Raya Lintas Sumatera.

Pasal 8

Penerima2 barang membajar kepada PNN atau Importir harga barang jang akan diterimanja dengan djalan menjetor pada rekening PNN jang bersangkutan pada Bank Negara Indonesia Unit I selambat-lambatnja pada waktu barang tiba dipelabuhan atau pada saat penerimaan dokumen2 itu kalau dekumen diterima lebih dahulu.

Pasal 9

1. Apabila pembajaran oleh penerima barang belum dilakukan sebagaimana ditetapkan diatas, maka PNN atau Importir diberi hak untuk mendjual barang itu langsung kepada perusahaan2 jang membutuhkannja, dengan tjara pembajaran jang sesuai dengan pasal 8.

Pasal 10

Pengisian KPP dilakukan sesuai dengan prosedur jang berlaku dengan mempergunakan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatas serta Bill of Lading sebagai dasar dan pada saat Bank Negara Indonesia Unit I menandatangani KPP dimaksud oleh Importir harus dilakukan perhitungan mengenai djumlah2 dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 11

Untuk pengeluaran barang dari pelabuhan (inklaring) diadjukan "surat pemberitahuan pemasukan barang" (invoerpas) pada saat mana dilunasi bea masuk, laba lebih, sebagai dimaksud dalam S,K, Menteri Keuangan No,Bpd-1-44-14-66 tgl. 21 Djuni 1966, dan pungutan2 lainnja jang besarnja ditetapkan oleh Bea & Tjukai,

Pasal 12

Setelah diadakan verifikasi seperlunja oleh Bea & Tjukai barang dapat diizinkan keluar keperedaran bebas.

Pasal 13

Tiga copy invoerpas lengkap dengan hasil pemeriksaan Bea & Tjukai dilampiri copy SIDI (sebagai ganti paktur) dikirimkan oleh Bea & Tjukai via Kantor Besarnja kepada BLLD Divisi Impor.

Pasal 14

Semua instansi jang bersangkutan dalam rangka ketentuan Surat Keputusan ini diharuskan mengeluarkan instruksi jang diperlukan sesuai dengan isi ketentuan2 tersebut.

Pasal 15

Ketentuan2 pelaksanaan jang belum diatur dalam Surat Keputusan ini apabila perlu ditetapkan oleh Instansi2 jang bersangkutan dalam bidangnja masing-masing.

Pasal 16

Surat Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 13 September 1966.