Bentuk: KEPUTUSAN (KEP)

Oleh: KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI/MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI (KMENDAGLU/MENDAGRI)

Nomor: 022/MPLN/2/SK/1966

Tanggal: 10 PEBRUARI 1966 (JAKARTA)

Sumber:1966/HPP/223

Tentang: PENAMBAHAN SURAT KEPUTUSAN KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI/MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI NO. 017/MPLN/2/SK/66 TANGGAL 5 PEBRUARI 1966 MENGENAI "LARANGAN EKSPOR KULIT KINA DARI PULAU JAWA"

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI/MENTERI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Menimbang :
1). bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri/Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.017/MPLN/2/SK/66 tanggal 5 Pebruari 1966, perlu menambah Badan2 jang ditundjuk sebagal Pelaksana Ekspor Garam Kina guna melengkapi ketetapan dalam pasal kedua dari keputusan tersebut;

2). bahwa BPU-Aneka Tanaman dianggap penting untuk ikut serta mendjadi pelaksana ekspor kina tersebut.

Mengingat :
Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri/Menteri Perdagangan Dalam Negeri No. 017/MPLN/2/SK/66 tanggal 5 Pebruari 1966.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Penambahan Pasal Kedua dari Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri/Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.017/MPLN/2/SK/66 tanggal 5 Pebruari 1966, sehingga pasal kedua selengkapnja berbunji sbb.:

Pertama :
Ekspor Kina hanja diperbolehkan dalam bentuk Garam Kina (Kina Zouten) dan dilakukan oleh badan2 jang ditundjuk jaitu :
1. P.N. Aneka Niaga I;
2. Bhineka Kina Farma;
3. BPU - Aneka Tanaman.

Kedua :
Hal2 jang belum tjukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih landjut.

Ketiga :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 5 Pebruari 1966.

Ditetapkan di : Djakarta

pada tanggal : 10 Pebruari 1966.

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI/MENTERI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

ttd.

A. YUSUF
(Brig. Djenderal T.N.I.)

cc : 1. Para Gubernur Kepala Daerah Dati I Seluruh Pulau
Djawa.
2. B.P.U. Aneka Tanaman.
3. B.P.U. Niaga
4. Direktorat Pabean Bagian Ekspor.
5. Direktorat Ekspor.
6. Jang berkepentingan.

Kutipan: HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN DI BIDANG PERDAGANGAN (3 OKTOBER 1966 S/D JUNI 1967) DAN 1. U.U. MODAL ASING 2. U.U. LALU LINTAS DEVISA