UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat;

b. bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;

c. bahwa pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. bahwa untuk lebih menwujudkan kedaulatan di tangan rakyat dan dengan telah dilakukannya penataan Undang-undang di bidang Politik, perlu menata kembali penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusya waratan/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kehidupan politik, karena itu perlu dicabut;

f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,b,c,d, dan e, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;

UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM