Bentuk: SURAT KEPUTUSAN (SK)

Oleh: MENTERI PERINDUSTRIAN (MENPERIN)

Nomor: 249/M/SK/9/1989

Tanggal: 9 SEPTEMBER 1989 (JAKARTA)

Sumber: 1989/KSKMP/100

Tentang: PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO.001/Pd/SK/II/12/1977 TENTANG HONORARIUM PENGAJAR/PENGUJI PADA SEKOLAH MENENGAH, AKADEMI DAN SEKOLAH TINGGI DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO.439/M/SK/9/1981 TENTANG PERATURAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) BAGI SEKOLAH MENENGAH TEKNOLOGI INDUSTRI DAN SEKOLAH MENENGAH ANALIS KIMIA DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

MENTERI PERINDUSTRIAN

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Unit-unit Pendidikan dilingkungan Departemen Perindustrian dalam rangka memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dipandang perlu meningkatkan honorarium mengajar/menguji pada Sekolah Menengah dan merubah komposisi dalam penggunaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Sekolah Menengah di lingkungan Departemen Perindustrian;

b. bahwa demi kelancaran pendidikan di Sekolah-sekolah Menengah di lingkungan Departemen Perindustrian, perlu mengadakan penyempurnaan terhadap Lampiran Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 001/Pd/SK/II/12/ 1977 tentang Honorarium Mengajar/Menguji pada Sekolah Menengah, Akademi dan Sekolah Tinggi di lingkungan Departemen Perindustrian dan Pasal 11 Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.439/M/SK/9/1981 tentang Peraturan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Bagi Sekolah Menengah Teknologi Industri dan Sekolah Menengah Analis Kimia di lingkungan Departemen Perindustrian;

c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden RI No.34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

2. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

3. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 jo. Keputusan Presiden RI No.47 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden RI No.29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan Presiden RI No. 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.001/Pd/SK/II/12/1977 tentang Honorarium Mengajar/Menguji Pada Sekolah Menengah, Akademi dan Sekolah Tinggi dalam lingkungan Departemen Perindustrian;

7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.439/M/SK/9/1981 tentang Peraturan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Teknologi Industri dan Sekolah Menengah Analis Kimia dalam lingkungan Departemen Perindustrian;

8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 228/M/SK/6/1984 jo Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.136/M/SK/6/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 234/M/SK/6/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK);

10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 235/M/SK/6/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI);

11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.403/M/SK/10/1985 tentang Pengelolaan Semua Balai Besar dan Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, Proyek Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, Sekolah Tinggi, Akademi, Sekolah Menengah dan Balai Latihan Industri dalam lingkungan Departemen Perindustrian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menyempurnakan Lampiran Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 001/Pd/SK/II/12/1977 tentang Honorarium Mengajar/Menguji Pada Sekolah Menengah,Akademi dan Sekolah Tinggi dalam lingkungan Departemen Perindustrian sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA :

Menyempurnakan Pasal 11 Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.439/M/SK/9/1981 tentang Peraturan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Teknologi Industri dan Sekolah Menengah Analis Kimia di lingkungan Departemen Perindustrian sehingga menjadi Penggunaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dalam mencukupi pembiayaan pembinaan pendidikan pada sekolah hanya diperbolehkan untuk :

1. Pelaksanaan Pelajaran ................38 %
2. Penyelenggaraan Evaluasi Belajar
Tahap Akhir........................... 4 %
3. Buku Rapor ............................2 %
4. Kesejahteraan Pegawai Sekolah dengan dasar merata dan sebanding ....30 %
5. Perbaikan sarana sekolah ..............5 %
6. Kegiatan Pelajar ......................5 %
7. Supervisi Edukatif dan Pengelolaan SPP....8 %
8. Surat Tanda Tamat Belajar .............1 %
9. Peraturan Pendidikan...................7 %
10. Perubahan komposisi dalam penggunaan
SPP tersebut diatas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pusat Pembinaan Latihan Ketrampilan dan Kejuruan Industri atas nama Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.

KETIGA :

Semua ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.001/Pd/SK/II/12/1977 dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 439/M/SK/9/1981 dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT :

Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 9 September 1989

A.n. MENTERI PERINDUSTRIAN

Sekretaris Jenderal

ttd

ILCHAIDI ELIAS

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian
2. Menteri Muda Perindustrian
3. Menteri Keuangan
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Litbang Industri Departemen Perindustrian
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
7. Kepala Pusat Pembinaan Latihan Ketrampilan dan Kejuruan Industri
8. Para Kepala Kanwil Departemen Perindustrian setempat
9. Para Kepala/Pimpinan Sekolah yang bersangkutan
10. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR : 249/M/SK/9/1989
TANGGAL : 9 September 1989

TENTANG PERUBAHAN, PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN No.001/Pd/SK/II/12/1977 DAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN No. 439/M/SK/9/1981

Honorarium Pengajar/Menguji dan Uang Vakasi Sekolah Menengah Kejuruan Industri dalam lingkungan Departemen Perindustrian

A. HONORARIUM

No. Jabatan Guru Honor tetap Insentip per jam/mng/bln per jam hadir:

1. Guru teori Rp. 3.000,- Rp. 750,-
2. Guru praktek Rp. 2.000,- Rp. 500,-
3. Asisten praktek Rp. 1.600,- Rp. 400,-
4. Pembantu praktek Rp. 900,- Rp. 225,-
5. Pembimbing PKL Rp. 25.000,-/siswa/masa PKL
6. Ass. Pembimbing PKL Rp. 20.000,-/siswa/masa PKL

B. VAKASI UJIAN

1. Honorarium Panitia

- Pengawas Rp. 45.000,-/masa ujian/bulan
- Ketua Rp. 40.000,-/masa ujian/bulan
- Sekretaris Rp. 35.000,-/masa ujian/bulan
- Anggota Rp. 30.000,-/masa ujian/bulan

Waktu ujian paling lama 2 bulan

2. Vaksi

Pembuat naskah ujian Rp. 10.000,-/naskah/mata ujian
Pemilih soal Rp. 5.000,-/naskah/mata ujian
Penguji lisan/praktek Rp. 1.000,-/siswa/mata ujian
Pemeriksa ujian tertulis Rp. 250,-/siswa/mata ujian
Pembuat karya tulis Rp. 5.000,-/siswa/mata ujian
Penggandaan soal(max 4 orang ) Rp. 25.000,-/orang
Uang sidang (max 5 kali) Rp. 2.500,-/sidang/orang
Persiapan ujian praktek Rp. 2.500,-/mata ujian
Pengawas ujian Rp. 1.500,-/orang/mata ujian

A.n. MENTERI PERINDUSTRIAN

Sekretaris Jenderal

ttd

ILCHAIDI ELIAS

Kutipan: KUMPULAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN 1989