ASIATOUR.COM
Jan Garanoz
Thanon Pemavipat
Chiang Rai, 57000
Thailand


UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN TAHUN 1981

Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Di Kabupaten/Kotamadya Di Propinsi TIMOR-TIMUR No.01/M/SK/1/1981
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Bahan/Barang Dan Pemborongan Badan Usaha Milik Negara No.06/M/SK/1/1981
Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Pencadangan Tanah Kapling Pada Kawasan IndustriI Medan No.19/M/SK/1/1981
Pembentukan Panitia Negoisasi Tentang Supervisi Proyek Industrial Estate Ujung Pandang No.22/M/SK/1/1981
Pembentukan Team Penyusunan Ketentuan-Ketentuan Pengawasan Dan Monitoring Proyek-Proyek PMA Dan PMDN No.32/M/SK/1/1981
Pengesahan Standar Syarat Mutu Dan Cara Uji Bahan Baku Dan Hasil Industri Serta Penetapannya Sebagai Standar Industri Indonesia No.39/M/SK/1/1981
Penetapan Lambang Departemen Perindustrian No.41/M/SK/1/1981
Perbantuan Para Pejabat Departemen Perindustrian Kepada Departemen Luar Negeri Untuk Diangkat Sebagai Pejabat Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Luar Negeri No.49/M/SK/2/1981
Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penyewaan Sarana Usaha Dan Penyewaan, Peryntukan Dan Penggunaan Tanah Pada Kawasan Industri Cilacap No.52/M/SK/2/1981
Pencabutan Kembali Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 412/M/SK/10/1980, 414/M/SK/10/1980, 415/M/SK/10/1980 Dan 493/M/SK/11/1980 No.56/M/SK/2/1981
Pembentukan Team Perumusan Persyaratan Tekno Ekonomis Untuk Rekondisi Peralatan Unit Produksi PT. Persero Iglas No.81/M/SK/2/1981
Pedoman Kejahteraan Karyawan Pada Badan Usaha Milik Negara Di Lingkungan Departemen Perindustrian Nomor: 82/M/SK/2/1981
Pedoman Jaminan Hari Tua Bagi Karyawan Badan Usaha Milik Negara Di Lingkungan Departemen Perindustrian No.83/M/SK/2/1981
Pedoman Distribusi Hasil Produksi Badan Usaha Milik Negara Di Lingkungan Departemen Perindustrian No.157/M/SK/3/1981
Penunjukan Atase Perindustrian Di Luar NegeriI Sebagai Koordinator Kegiatan-Kegiatan Badan Usaha Milik Negara Di Lingkungan Departemen Perindustrian Di Luar Negeri No.173/M/SK/4/1981
Penunjukan Langsung Tanpa Lelang Perusahaan Negara Garam Dan Perusahaan IndustriI Garam Swasta Nasional/Koperasi Sebagai Pelaksana Proses Yodiasi Garam Tahun 1981/1982 No.184/M/SK/4/1981
Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perindutrian No.211/M/SK/4/1981
Pedoman Pelaksanaan Penanaman Modal Diluar Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Sektor Industri Tahun 1981/1982 No.221/M/SK/5/1981
Penetapan Penggunaan Biaya Penyusunan Dan Perhitungan Anggaran No.253/M/SK/5/1981
Pedoman Pengamanan Untuk Perusahaan Negara Dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian No.269/M/SK/6/1981
Sekolah Tinggi Manajemen Industri No.273/M/SK/VI/1981
Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung No.274/M/SK/VI/1981
Akademi Teknologi Industri Ujung Pandang No.275/M/SK/VI/1981
Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta No.276/M/SK/VI/1981



Initial Asian Countries
Thailand
Cambodia
Laos
Vietnam
Myanmar
Yunnan (China)
Malaysia
Philippines

Additional Asian Countries
Bahrain
Bangladesh
Bhutan
Brunei
China
Dubai
India
Indonesia
Iraq
Israel
Jordan
Korea
Kuwait
Maldives
Nepal
Oman
Pakistan
Qatar
Singapore
Sri Lanka
Uzbekistan

Africa
Algeria
Egypt
Morocco

This page: http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/industri/industri_81/industri1981_index.htm
Created: September 1, 1995 - Last updated: February 14, 2008