Bentuk: SURAT KEPUTUSAN (SK)

Oleh: MENTERI PERINDUSTRIAN (MENPERIN)

Nomor: 228/M/SK/11/1979

Tanggal: 2 NOPEMBER 1979 (JAKARTA)

Sumber: 1979/HSKMP/457

Tentang: TUGAS DARI ATASE TEHNIS BIDANG PERINDUSTRIAN DI LUAR NEGERI

MENTERI PERINDUSTRIAN

Menimbang :

a. bahwa dengan diperbantukannya Atase Tehnis Bidang Perindustrian pada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas tehnis sesuai dengan tugas Pokok Departemen Perindustrian; maka demi kelancaran pekerjaan, perlu ditetapkan kembali macamnya tugas yang harus dilaksanakan oleh para Atase Tehnis Bidang Perindustrian tersebut;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Instruksi Menteri.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden R.I. No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

2. Keputusan Presiden R.I. No. 45 Tahun 1974 jo. No.27 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Departemen;

3. Keputusan Presiden R.I. No. 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri;

4. Keputusan Presiden R.I. No. 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;

5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.175/M/SK/10/1978 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Atase Tehnis Bidang Perindustrian pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, Amerika Serikat;

2. Atase Tehnis Bidang Perindustrian pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Negeri Belanda;

3. Atase Tehnis Bidang Perindustrian pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang;

PERTAMA :

Untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Memperlancar dan melicinkan masalah-masalah industri yang timbul maupun yang penting dan mempromosikan proyek-proyek Indonesia dalam rangka Pelita III dan seterusnya serta mengusahakan menarik model ke Indonesia untuk pembangunan sektor industri;

2. Memonitor masalah-masalah produk, produksi dan pengecer, pasaran, perkembangan teknologi dan lain-lain masalah industri yang dianggap penting untuk dilaporkan kepada Pimpinan Departemen Perindustrian;

3. Mengusahakan sumber/suplaier technology yang cocok bagi Indonesia dari Luar Negeri;

4. Mengumpulkan keterangan-keterangan tentang produksi, sumber produksi dan harga-harga secara periodik dari pada bahan baku yang penting bagi Indonesia, dan menyampaikannya kepada Departemen Perindustrian;

5. Mencari angka-angka perbandingan harga bagi barang-barang modal industri;

6. Mengumpulkan peraturan-perundangan yang menyangkut bidang industri dan menyampaikannya kepada Departemen Perindustrian;

7. Mengadakan pengawasan terhadap kantor-kantor perwakilan Badan Usaha Milik Negara dan Proyek dalam lingkungan Departemen Perindustrian;

8. Memberi pengarahan/konsultasi kepada Pemerintah dan dunia usaha pada Negara yang bersangkutan dalam bidang industri;

9. Mengusahakan menarik modal ke Indonesia untuk pembangunan sektor Industri;

10. Membantu pihak-pihak Indonesia, khususnya sektor industri Swasta dalam hubungan kerja sama dengan negara yang bersangkutan;

11. Sewaktu-waktu melaporkan kepada Duta Besar, terutama apabila masalah industri tertentu menyangkut politik Luar Negeri;

12. Memberi informasi dan nasehat kepada Duta Besar dan pejabat-pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia lainnya dalam masalah-masalah yang menyangkut industri;

13. Membantu missi maupun pejabat Departemen yang berkunjung pada negara yang bersangkutan;

14. Mewakili Departemen Perindustrian pada konperensi, seminar dan lain-lain tentang industri;

15. Lain-lain tugas insidentil yang dipandang perlu oleh Menteri Perindustrian.

KEDUA :

Dalam melaksanakan tugas para Atase Tehnis Bidang Perindustrian bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian.

KETIGA :

Para Atase Tehnis Bidang Perindustrian wajib menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya sekali 3 (tiga) bulan kepada Menteri Perindustrian dengan tembusan kepada Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Jenderal Perindustrian dan Duta Besar yang bersangkutan.

KEEMPAT :

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Instruksi ini akan ditetapkan tersendiri kemudian.

KELIMA :

Surat Instruksi ini wajib ditaati dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 2 Nopember 1979

MENTERI PERINDUSTRIAN

ttd.:

A. R. SOEHOED

Kutipan: HIMPUNAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN 1979